banner 728x90
NEWS  

Kritisi RUU Omnibus Law Kesehatan, K-SARBUMUSI: BPJS di Bawah Presiden Telah Tepat

banner 728x90

Kritisi RUU Omnibus Law Kesehatan, K-SARBUMUSI: BPJS di Bawah Presiden Telah Tepat

EX-POSE, Jakarta – Seiring dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan Omnibus Law yang salah satu isinya yaitu, menempatkan BPJS di bawah kendali Kementrian.

Di mana selama ini BPJS di bawah kendali dan bertanggung jawab kepada Presiden. Hal ini tentu saja akan mengurangi kedudukan BPJS sebagai lembaga negara.

banner 325x300

Hal tersebut terungkap dalam acara Dialog Bersama Mitra Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan yang di laksanakan pada hari Kamis (23/02/2023) bertempat di Taman Konservasi Burung Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur.

Dani Priyanto salah seorang perwakilan dari Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (K-SARBUMUSI) menyampaikan bahwa seperti di ketahui BPJS Ini lahir adalah penggabungan jaminan sosial kesehatan Masyarakat. Pekerja Swasta, ASN dan TNI/Polri serta Jaminan Sosial Tenaga kerja.

BACA JUGA :  Sikap PKS Atas Deklarasi Anies Basewdan dan Muhaimin Iskandar

“Di mana pada masing-masing elemen tersebut mempunyai pemimpin setingkat menteri. Misalnya pekerja swasta ada Kemenaker, lalu Masyarakat umum ada kemendagri begitupun TNI/POLRI. Ada Panglima TNI-Kapolri dan masing-masing pimpinan pada lembaga tersebut mempunyai kepentingan dan tugas yang berbeda,” ujar Bung Dani sapaan akrabnya kepada EX-POSE  di Jakarta, pada Sabtu (25/02/2022).

“Maka sudah tepatlah kondisi BPJS saat ini di bawah presiden dan di kuatkan pengawasan nya oleh formulasi Dewan Pengawas saat ini,” tambahnya.

Penulis : Andri Krisna Setiawan
Editor : Rieqhe
Berita Lain : 8 Layanan Publik Harus Pakai BPJS Kesehatan, Ini Layanannya !
 
BACA JUGA :  Soroti Dugaan Air Kemasan Berbau, Nirwana Tirta Somasi KPKN Bogor Raya

Related posts:

banner 728x90
Bagikan ini
banner 728x90

Home : Kritisi RUU Omnibus Law Kesehatan, K-SARBUMUSI: BPJS di Bawah Presiden Telah Tepat

banner 451x150